Gerakan Pramuka, Pendidikan Kepramukaan dan Pramuka seharusnya dimaknai berbeda. Hal ini dijelaskan secara gamblang pada Orientasi Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib Kurikulum 2013, Sabtu-Minggu (30-31/5).

Acara yang dikhususkan untuk para pengajar ini diikuti 61 guru SMAN 1 Jepara dengan menghadirkan beberapa narasumber sekaligus pelatih.

Instruktur Nasional Pendididikan Kepramukaan Sutrisno menyatakan bahwa Gerakan Pramuka merupakan nama organisasi di luar sekolah yang menggunakan prinsip dasar Pendidikan Kepramukaan.

Pendidikan Kepramukaan dimaknai sebagai proses pendidikan praktis di luar sekolah dan keluarga yang dilakukan di alam terbuka. Bentuk kegiatan yang dilakukan harus menarik, menantang, menyenangkan, sehat, teratur dan terarah dengan tetap berpijak pada Prinsip Dasar Kepramukaan (PDK) dan Metode Kepramukaan (MK).

Kegiatan ini mengajarkan belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya meliputi spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisik.

Proses pendidikan kepramukaan dilakukan sepanjang hayat yang bersifat kreatif, rekreatif dan edukatif. Yang ditujukan sebagai proses pembinaan dan pengembangan potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas.

Ketua Pusdiklat Kwartir Cabang Jepara Sugiyono menegaskan bahwa sifat Pendidikan Kepramukaan yang utama adalah terbuka, artinya dapat didirikan di seluruh Indinesia, diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras dan agama.

Sifat yang kedua universal, tidak terlepas dari prinsip dasar dan metode organisasi kepramukaan sedunia.

"Tidak ada unsur paksaan, kewajiban dan keharusan untuk menjadi anggota Gerakan Pramuka. Harus sukarela," tegas Kak Gik, panggilan akrabnya.

Fungsi kegiatan kepramukaan itu sendiri meliputi permainan (game) yang menarik, menyenangkan, menantang dan mengandung pendidikan bagi peserta didik sekaligus sebagai pengabdian bagi anggota dewasa dan alat pembinaan, pengembangan generasi muda bagi masyarakat.

Pendidikan Kepramukaan juga harus patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan NKRI dan bersifat non politik.